Advokat dan klien

Apabila seorang advokat dalam kondisi atau ada kemungkinan conflict of interest, sebaiknya dvokat tersebut mengundurkan diri dari perkara
(pasal 4 huruf J Kode etik profesi advokat)

Pemberian kuasa bisa diberikan dengan :

  1. Lisan
  2. Tertulis
  3. Akta Otentik

Pasal 1793 KUHPerdata

Hubungan hukum antara advokat dan klien dimulai saat klien menandatangani surat kuasa, ( dasar 1793 dan 1792  Kuhperdata)

dan bisa berakhir

  • dengan ditariknya kembali kuasa oleh si pemberi kuasa
  • dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh si pemberi kuasa
  • dengan meninggalnya si pemberi kuasa maupun si advokat

    1813 Kuhperdata

Hak pencabutan kuasa adalah hak pemberi kuasa (klient nya si advokat)
1792 dan 1813 KUhperdata

sumber

Penggunaan jasa advokat bersifat fakultatif (boleh mempergunakan jasa advokat atau tidak)
Namun dalam perkara kepailitan harus menggunakan jasa advokat.

Advokat diatur dalam UU no 18 tahun 2003

 

 

 

Profesi Advokat setelah UU Advokat 2003

Setelah terbitnya UU Advokat no 18 tahun 2003, orang yang berprofesi yang memberi jasa hukum baik didalam atau diluar pengadilan disebutnya hanya Advokat…

Tidak ada lagi istilah penasehat hukum, pengacara, pembela, pokrol dll yang biasanya kita pahami untuk menyebut seorang advokat

Selain advokat ada pihak yang bisa beracara yang serikat buruh atau organisasi pengusaha berdasarkan UU no 2 tahun 2004, dan  melalui putusan MK 006/PUU-II/2004  pasal Pasal 31 UU Advokat tidak lagi memiliki kekuatan hukum yaitu dasar hukum bagi seseorang yang bukan advokat tapi melakukan kerja advokat dikenakan pidana dan denda.

Bantuan Hukum diluar pengadilan biasanya kita sebut sebagai bantuan hukum non litigasi.

Di era Hindia belanda, pengadilan terbagi
1. Landraad , yurisdiksi se-kabupaten

2. Raad van Justitie, pengadilan banding, wajib pakai jasa advokat
sumber

 

Jabatan yang boleh dirangkap oleh advokat

  1. Kurator
  2. Likudator
  3. Mediator

Jabatan yang dilarang rangkap oleh Advokat

  1. Ketua/Anggota DPR/DPRD
  2. Ketua/Anggota DPD
  3. Notaris

    Berdasar pasal 3 poin i Kode etik advokat

Larangan ini dengan tujuan agar tidak terjadi conflict of interest

Profesi Advokat sebelum era UU advokat

Sebelum Era nya UU Advokat, profesi ini diatur di R.O Hindia belanda Era

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57)

Beberapa namanya sebelum menjadi advokat adalah

1. Penasehat Hukum

(Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum).

Dan UU 8 tahum 1981 (KUHAPerdata)

2. Pengacara Praktek

diatur di RO

3. Konsultan Hukum

 

Sebelum UU Advokat, Penasehat Hukum terbagi 2

  1. Advokat, diangkat mentri kehakiman dan bisa berpraktik dimana saja
  2. Pengacara praktek yang diberi ijin oleh pengadilan tinggi di provinsi dan hanya bisa berpraktek di provinsi tersebut saja

Ujian pengacara praktek diselenggarakan oleh Pengadilan tinggi provinsi dan wilayah kerja nya provinsi atau wilayah hukum pengadilan tinggi .

Dan bila pengacara praktik ingin beracara diluar wilayahnya maka ia harus meminta izin insidentil pada Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah nya.

Dan pengacara praktik bila ingin diangkat menjadi advokat ia harus telah menangani 3 perkara pidana dan 6 perkara perdata.